TOKYO, Jul 07 (News On Japan) - Menjelang pemilihan majelis tinggi Jepang, para pemimpin partai politik memperdebatkan apakah kepemilikan properti oleh orang asing harus dibatasi. Di tengah lonjakan harga perumahan—terutama di Tokyo, di mana harga rata-rata apartemen bekas kini melebihi 100 juta yen—tujuh dari delapan partai politik besar menyatakan dukungan terhadap bentuk regulasi tertentu atas pembelian rumah oleh warga asing.
Ketika impian memiliki rumah semakin sulit dicapai bagi banyak warga Jepang, investasi asing—terutama dari individu kaya di luar negeri—menjadi sorotan sebagai salah satu faktor pendorong lonjakan harga properti. Pertanyaannya adalah apakah Jepang harus mengikuti jejak negara lain yang telah menerapkan regulasi atau pajak atas pembelian properti oleh orang asing.
Tujuh dari delapan partai mendukung pembatasan dalam tingkat tertentu. Pemimpin Partai Demokrat Liberal Ishiba mengakui bahwa spekulasi dalam properti, baik oleh orang asing maupun warga Jepang, merupakan masalah, dan menekankan perlunya segera menilai situasi sambil merujuk pada kerangka hukum internasional. Pemimpin Partai Demokrat Konstitusional Noda mendukung prinsip timbal balik, tetapi menekankan bahwa area di sekitar infrastruktur nasional penting harus tunduk pada regulasi independen demi alasan keamanan. Pemimpin Partai Inovasi Jepang Yoshimura berpendapat bahwa ada ketidakseimbangan yang jelas karena warga Jepang tidak bisa membeli tanah di Tiongkok, namun warga Tiongkok bisa membeli di Jepang. Ia menegaskan bahwa Jepang harus menciptakan kondisi yang setara.
Pemimpin Komeito Saito, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, mencatat bahwa isu ini telah dipertimbangkan secara serius oleh partainya dan dimasukkan dalam platform kampanye mereka, terutama terkait hubungan dengan Tiongkok. Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, mencontohkan Kanada, di mana pembeli asing dikenakan pajak jika membeli rumah bukan untuk ditinggali atau untuk tujuan spekulasi. Ia mengatakan partainya berencana mengajukan rancangan undang-undang tentang isu ini dalam sesi luar biasa Diet musim gugur. Oishi dari Reiwa Shinsengumi menunjuk pada tren global di mana individu ultra-kaya membeli properti di seluruh dunia, menyebabkan lonjakan pasar perumahan dan sewa yang tak terjangkau, dan menyerukan regulasi internasional atas akumulasi kekayaan semacam itu. Pemimpin Sanseito Kamiya memperingatkan bahwa tanpa pembatasan, warga Jepang akan terus kalah bersaing dari pembeli asing, banyak di antaranya tidak tinggal di Jepang, sehingga menyulitkan pemungutan pajak warisan atau properti dan memperparah ketimpangan ekonomi.
Hanya Partai Komunis Jepang yang menentang pembatasan tersebut. Ketua Tamura berargumen bahwa isu utamanya adalah spekulasi, bukan kewarganegaraan investor. Ia menyatakan bahwa menargetkan orang asing secara khusus adalah pendekatan yang keliru, dan bahwa regulasi seharusnya berlaku secara universal bagi siapa pun yang memperlakukan properti sebagai aset keuangan daripada tempat tinggal.
Perdebatan ini menyoroti kekhawatiran publik yang semakin besar atas keterjangkauan perumahan dan peran modal asing dalam properti domestik, sekaligus membentuk konteks penting bagi arah kebijakan ekonomi dan sosial Jepang ke depan. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli.
Source: FNN
