Ketegangan Jepang–China Meningkat Seiring Lonjakan Pembatalan

Imbauan perjalanan dari China itu muncul setelah kritik keras terhadap Takaichi dari Konsulat Jenderal China di Osaka, ketika Kementerian Luar Negeri China pada 14 November mengimbau warga untuk menghindari perjalanan ke Jepang. Wawancara di Kansai menunjukkan bahwa dampak ekonomi sudah signifikan, dengan pembatalan yang meluas di sektor pariwisata, hiburan, dan akomodasi.

Pertunjukan Yoshimoto Kogyo di Shanghai yang dijadwalkan pada 20 November mendadak dibatalkan, dan bahkan penayangan film baru Crayon Shin-chan di China juga ditunda, menyoroti bagaimana ketegangan politik merembet ke dunia hiburan. Sebuah biro perjalanan di Osaka yang menangani pemesanan hotel dan bus wisata untuk turis asal China mengatakan tur akhir tahun—yang biasanya terisi penuh—telah dibanjiri pembatalan sejak awal pekan ini. Hanya dalam rentang Senin hingga Rabu, sekitar setengah dari 400 pemesanan yang telah dijadwalkan dibatalkan, sementara maskapai-maskapai besar China membebaskan biaya pembatalan untuk penerbangan ke Jepang hingga akhir tahun, sehingga memperdalam kerugian finansial bagi pelaku usaha lokal.

Lonjakan pembatalan juga memukul wisma tamu di Distrik Nishinari, Osaka, di mana hingga 60% tamu merupakan warga negara China. Pengelola mengatakan sejak pekan lalu, pembatalan meningkat tajam hingga potensi kerugian diperkirakan bisa mencapai puluhan juta yen jika situasi berlanjut.

Di media sosial muncul unggahan yang memuji “kembalinya pariwisata yang tenang”–mencerminkan kejengkelan terhadap overtourism–namun para ahli memperingatkan bahwa guncangan ekonomi bagi Kansai bisa sangat berat. Belanja wisatawan mancanegara di kawasan ini diperkirakan mendekati 2 triliun yen tahun ini, dengan wisatawan asal China menyumbang sekitar 35%. Dengan permintaan domestik yang masih lesu setelah persiapan World Expo berakhir, para analis memperingatkan bahwa Kansai menghadapi risiko yang lebih dalam dibandingkan wilayah lain jika ketegangan berlanjut.

Warga Jepang di Shanghai melaporkan belum ada perubahan besar dalam aktivitas sehari-hari sejauh ini, meski Konsulat Jenderal Jepang setempat pada Senin telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan. Tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan China dalam Perang Anti-Jepang, dan meningkatnya tayangan bertema sejarah telah memperkuat sensitivitas di kalangan warga Jepang. Banyak yang mengatakan gesekan diplomatik yang kembali mencuat ini telah memperpanjang suasana ketidaknyamanan.

Kenji Minemura, peneliti senior di Canon Institute for Global Studies, menafsirkan reaksi luar biasa keras Xi Jinping sebagai cerminan kecemasan mendalam terhadap Taiwan. Minemura mencatat bahwa Xi sejak lama menempatkan penyatuan dengan Taiwan sebagai inti visi politiknya—bagian sentral dari slogan “China Dream” yang ia usung ketika naik ke tampuk kepemimpinan pada 2012. Meskipun konstitusi China semula membatasi masa jabatan presiden selama dua periode masing-masing lima tahun, Xi menghapus pembatasan itu pada 2018 di tengah penentangan internal. Menurut Minemura, Xi meyakinkan para skeptis dengan berargumen bahwa mewujudkan penyatuan dengan Taiwan membutuhkan lebih dari dua periode, sehingga masa jabatan ketiganya saat ini—yang berlangsung hingga 2027—secara de facto menjadi batas waktu untuk menunjukkan kemajuan.

Sejak pernyataan Takaichi, China telah meningkatkan tekanannya, termasuk dengan menangguhkan impor produk perikanan Jepang. Minemura memperingatkan bahwa langkah berikutnya dari Beijing mungkin berupa peningkatan penahanan warga negara Jepang di China—sebuah taktik yang oleh para pengkritik disebut sebagai “diplomasi sandera”. Ia menyinggung kasus pada 2018 ketika China menahan dua warga Kanada setelah wakil ketua Huawei ditangkap di Kanada. Hingga kini, 17 warga Jepang sudah pernah ditahan di China, dan pernyataan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Keamanan Negara China—yang secara tidak lazim secara terbuka menyebut “mata-mata” Jepang—dapat dibaca sebagai sinyal akan tekanan lanjutan.

Minemura juga mencatat bahwa wisatawan biasa pun berpotensi menghadapi risiko, karena pengambilan foto di zona yang berada di bawah kendali militer—yang kadang terletak di pusat kota—dapat berujung pada penahanan jika otoritas menafsirkannya sebagai aksi mata-mata. Jika seorang warga Jepang ditahan, kasusnya akan diproses dalam sistem hukum China yang tertutup, di mana transparansi terkait dakwaan, lokasi penahanan, dan jalannya persidangan jauh lebih rendah dibandingkan di Jepang.

Berbicara tentang Taiwan, Minemura berpendapat bahwa kontinjensi ini bukan sekadar risiko di masa depan, melainkan “dalam beberapa hal sudah mulai berlangsung”. Alih-alih serangan militer langsung, ia meyakini China tengah mengejar strategi yang selaras dengan doktrin militer klasik China—“menang tanpa bertempur”—melalui peningkatan serangan siber, tekanan politik, serta upaya mengisolasi Taiwan secara diplomatik dan ekonomi. Ia menilai bahwa garis waktu implisit Xi menunjukkan dua tahun ke depan sebagai jendela ketika tindakan yang lebih konkret mungkin diambil.

Blokade jangka panjang terhadap jalur pelayaran di sekitar Taiwan—khususnya Selat Taiwan dan Selat Bashi—dapat sangat membatasi pasokan pangan dan energi Taiwan dan memaksanya membuat konsesi politik tanpa harus melakukan invasi skala penuh. Blokade semacam itu juga akan menimbulkan risiko serius bagi Jepang, karena sekitar 95% impor minyak mentahnya melewati rute maritim tersebut.

Dengan persiapan World Expo yang baru saja rampung dan permintaan domestik yang belum pulih, Kansai berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketegangan bilateral yang berkepanjangan. Seiring meningkatnya kekhawatiran atas motif Xi dan langkah China berikutnya, para ahli memperingatkan bahwa baik risiko ekonomi maupun keamanan bagi Jepang dapat menguat dalam beberapa bulan mendatang.

Source: KTV NEWS